Bila penggunaan lahan itu dipermasalahkan, proyek dengan BPPT itu tidak selesai dan bisa menghambat kerjasama Pemprov DKI dengan BPPT,” tegas Amir.
Pengamat yang sangat paham permasalahan Jakarta ini pun mengingatkan Anies untuk tegas terhadap para oknum yang membuka peluang terjadinya pelanggaran persoalan yang segudang di Ibukota.
“April nanti Anies berencana mulai merotasi pejabat. Maka, mulai sekarang dia sudah harus mulai menganalisa dan melakukan pemetaan agar pejabat yang gemar membuka peluang terjadinya pelanggaran, untuk tidak mendapat layak peluang menjadi pejabat strategis,” katanya.
Ia juga mengingatkan moto Anies dan Wagub Sandiaga Uno untuk memajukan Jakarta dan membahagiakan warganya, ini sebuah motto pro rakyat jangan dibalik menjadi warga tak tersenyum.
“Jika pejabat yang dipilih bermental koruptif dan doyan suap, saya tak yakin visi dan misi Anies itu bisa terealisasi,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Senin (12/3) hingga 21 Maret 2018 mendatang, Pemprov DKI Jakarta menargetkan untuk merazia 80 gedung tinggi di sepanjang Jalan MH Thamrin-Sudirman.
Tiga hal yang menjadi fokus pemeriksaan selama razia adalah pemanfaatan sumur resapan, pengolahan limbah dan penggunaan air tanah yang banyak dilanggar oleh gedung bertingkat dan apartement.
Anies mengatakan, ia ingin semua menaati semua aturan, karena penegakkan aturan bukan hanya akan ia lakukan kepada masyarakat kecil dan lemah, tapi juga kepada yang kuat dan besar sehingga kata kata Gubernur benar adanya bukan sebaliknya.
reporter : nanorame
