Kenapa ini terjadi, kata Very. “Yah karena regulasi pejabat tidak segera dilakukan, sementara pejabat jadi ragu dalam hal menentukan percepatan kerja sehingga mempengaruhi kisi aparatur dalam mendorong layanan warga Jakarta.
Masak yang menikmati orang luar Jakarta, sementara kita sebagai warga asli hanya bagian kecil dari kebijakan yang tidak menciptakan Jakatta yang indah dan dinamis.
Bahkan Very menyarankan, Gubernur Anies konsen saja bekerja menyelesaian permasalahan warga Jakarta pengerukan kali, memfungsikan RPTRA lebih modern penataan pendestrian untuk tidak dibanjiri kemacetan karena menjamurnya PKL.
Dengan begitu masyarakat dapat menikmati pembangunan di Jakarta tanpa harus terkotak oleh mengejar janji kampanye.
“PKL tidak boleh bebas berkeliaran. Kalau didiamkan fasilitas pedestrian yang sudah bagus itu dibangun tentunya untuk menjadikan keindahnya,” tandasnya.
Setelah bisa mengatasi permasalahan diatas. Selanjutnya, sambung Very, Gubernur Anies dipersilakan meresufle jajaran birokrasi internal di dalam mendorong setiap birokrat yang handal sehingga program penyerapan hasil anggaran bagi seluruh warga Jakarta benar di rasakan dalam menciptakan kebahagian seluruh warga, terang Very.
