“Sesuai perjanjian, tanah merah yang pasok untuk pelaksanaan cover soil sebanyak 3.000 rate, tapi yang dipasok 1.200 rate, namun pembayaran 3.000 rate,”
“Namun kemudian secara diam-diam DLH justru tetap bekerjasama dengan PT NOEI dengan tanpa diikat perjanjian. Ini jelas melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya.
Isnawa juga diduga bermain mata dengan PT Grand Xavier Propertindo (GXP), perusahaam hang memenangkan lelang coper soil atau pengadaan tanah merah untuk menutup lapisan sampah di TPST Bantargebang. Pasalnya, ada kejanggalan dalam pelaksanaannya.
“Sesuai perjanjian, tanah merah yang pasok untuk pelaksanaan cover soil sebanyak 3.000 rate, tapi yang dipasok 1.200 rate, namun pembayaran 3.000 rate,”
Amir kembali menegaskan, dengan adanya semua masalah ini, Anies sebaiknya mengganti Isnawa. Apalagi karena hingga kini masalah sampah masih menjadi persoalan serius bagi Jakarta.
Selain proyek lain motor (germor) buatan China yang kini tak maksimal karena sulit suku cadang, alhasil banyak motor yang sudah di distribusi di Kelurahan hanya jadi pajangan karena tak ada jaminan motor yang rusak bisa di perbaiki dan perkirakan hanya mempunyai kekuatan mesin batas setahun.
Selain proyek penanganan sampah terpadu dan ramah lingkungan (PTSP) yang di ketahui ada beberapa titik yang kini tak berfungsi hanya menjadi tempat parkir sampah dan menjadi pajangan.
