Mereka itu (pansel) di bayar oleh pemerintah selain pemenuhan pansel untuk secara jeli, teliti dengan berbagai aspek integritas seorang calon Dewan Kota untuk dipilih, integritas itu kemampuan dan kejujuran, terang Herwanto.
Herwanto pengacara sekaligus mantan LMK 2 periode di Tanah Tinggi kembali menjelaskan, pihaknya sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Komisi A terkait adanya indikasi permainan dalam menentukan kelolosan, kami sudah tahu siapa yang bermain sehingga suara nilai saya anjlok.
Kenapa saya melaporkan PPDK tentunya berkaitan proses menjalankan mekanisme harus sesuai Perda dan Pergub.
Bisa saja nanti ini berkembang pada persoalan Hukum atau gugatan pada pihak – pihak jika adanya indikasi intervensi
Jika ada mekanisme pelanggran maka Walikota harus bertanggung jawab, tegas Herwanto.
Kenapa saya tanyakan, pertama, pemutus dalam hasil tidak boleh genap dan itu aturan kenapa tim pansel harus 7 karena memang harus ganjil.
