Kelima, Pengelolaan aset yang buruk, sehingga BPK menemukan aset senilai Rp10 triliun yang tak jelas keberadaannya meski tercatat di BPAD
Lanjut Amir, sekaligus Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini, semua persoalan itu diakibatkan oleh lemahnya pengawasan DPRD, karena mayoritas fraksi di lembaga legislatif tersebut merupakan pendukung Ahok-Djarot.
“Kalau sekarang fraksi-fraksi itu kritis terhadap Anies, itu bagus, tapi harus fair dan jangan bermotif dendam politik karena Ahok gagal menjadi Gubernur dua periode, bahkan dipenjara karena kasus penistaan agama, dan Anies lah yang saat ini memimpin Jakarta karena Ahok kalah di Pilkada Jakarta 2017. Kalau mau mengkritisi, kritisilah kebijakannya, bukan teknis operasionalnya,” tegas dia.
Aktivis senior ini mengakui, membenahi persoalan-persoalan yang ditinggalkan Ahok-Djarot lebih rumit dibandingkan membuat persoalan tersebut, dan menurutnya saat ini Anies masih menyisakan satu PR strategis yang harus sudah dapat diselesaikan sebelum 2019.
PR dimaksud adalah penataan birokrasi untuk penguatan pemerintahan.
“Segera isi jabatan eselon II yang kosong dan saat ini habya diisi Plt yang belum definitif tentunya yang kompeten dan punya integritas,” katanya.
Anies juga disarankan untuk mengganti semua pejabat yang tidak berprestasi dan bermental ABS (Asal Bapak Senang).
