4. Tidak ingin warga dimiskinkan lewat kebijakan pemerintah pelan-pelan, akhirnya para nelayan tersingkirkan sendiri karena tidak dapat hidup di DKI Jakarta.
Di kalangan publik, gelombang anti reklamasi teluk Jakarta, bukan saja muncul dari Masyarakat di sekItar Teluk Jakarta atau Jakarta Utara, tetapi juga dari tokoh dan aktivis sosial tingkat nasional.
Salah satu kelompok anti reklamasi dimaksud terdapat pd acara diskusi Publik “Setop Reklamasi Teluk Jakarta “, 2 Nopember 2017, di Gedung DPR, Jakarta. Sejumlah Narasumber dari beragam keahlian tampil, yakni Amien Rais, Sri Bintang Pamungkas, Muslim Muin, Margarito Kemis, Marwan Batubara, Hanafi Rais, Sudirman Said, Martin Hadiwinata, ujar sumber NSEAS.(14/12)
Mereka sepakat, seluruh proyek pembangunan pulau palsu/reklamasi itu harus dihentikan. Tidak ada kompromi sebagai misal, pulau sudah terbangun bangunan perumahan tetap dilanjutkan. Bahkan, sebagaimana Amien Rais tegaskan, agar pejabat negara menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) di balik reklamasi untuk diseret ke pengadilan.
Kelompok berikutnya anti reklamasi yakni kalangan alumni Perguruan TINGGI seperti Alumni ITB, UI, IPB, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin dan Universitas Udayana, semua menyeru untuk menolak Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.
Selanjutnya Masyarakat Pantai Utara Jakarta menuntut dibatalkannya Proyek Reklamasi lewat berbagai forum, termasuk PTUN.
Tetapi, setelah terpilih, muncul keraguan dan Inkonsistensi Anies untuk melaksanakan janji penghentian Pembangunan Pulau Palsu itu. Bahkan , ada pihak di luar Pemerintahan Provinsi DKI menjadi Patron Anies menentukan Kebijakan penanganan reklamasi.
