Keaneham semakin panjang karena saat lelang terbuka pada 2015 (di era Ahok), ada 30 pejabat yang lolos lelang itu, namun yang telah diangkat kurang dari 10 orang.
“Sisanya, yang lebih dari 20 orang, tak kunjung dilantik meski di tahun kedua pemerintahannya, Anies telah berkali-kali melakukan seleksi terbuka,” imbuh Amir.
Atas hal ini, Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini mengingatkan Anies agar hati-hati karena ini akan berdampak pada roda pemerintahannya. Apalagi karena aktivis-aktivis yang saat Pilkada Jakarta 2017 berjuang memenangkan Anies-Sandi, hingga sekarang pun masih tetap dianggap angin lalu alias tidak diopeni.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Oktober – November 2018 Anies melalui Pansel yang dipimpin Sekda Saefullah, menggelar seleksi terbuka untuk 14 jabatan yang masih kosong, namun hingga kini baru 10 yang sudah dilantik.
Kepada pers, Anies mengatakan, Pansel telah membuka pendaftaran lagi untuk empat jabatan yang tersisa, karena pejabat-pejabat yang mendaftar untuk keempat jabatan itu tak ada yang lolos.
Yang sempat mengagetkan, dari 10 jabatan yang pejabatnya telah terpilih, ada seorang insinyur yang lolos untuk jabatan kepala Dinas Kesehatan, sehingga sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Jakarta (KRJ) melaporkan Sekda ke Mendagri Tjahjo Kumolo karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya.
