Jakarta, sketsindonews – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara mendadak menunda pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV yang semula diagendakan pada Senin (11/2) ini di halaman Balaikota DKI Jakarta. Kondisi ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, penundaan pelantikan itu makin memperlihatkan bahwa dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemprov DKI makin amburadul.
Apalagi sebelumnya muncul dugaan intervensi dan politik uang dalam proses seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi (Pansel).
Selain pula adanya rumor “kriminilisasi pamong” yang justru bagus hasil kimerja dan prestasinya bisa di tempatkan dalam posisi tidak tepat.
Ini terus memuka menjadi pergujingan di kalangan ASN seolah penundaan ini karena bicara pesanan dan dekat dengan siapa yang membawa gerbong.
Data yang diperoleh menyebutkan, BKD menyebarkan undangan kepada pejabat yang akan dilantik pada Jumat (8/2), namun beberapa jam kemudian, namun masih pada hari yang sama, BKD mengeluarkan pemberitahuan bernomor 1873/-083 yang isinya menyebutkan bahwa pelantikan ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.
