Jakarta, sketsindonews – Warga Kebon Kosong merasa kecewa dengan pemerintah DKI yang selama ini koperatif dalam menjalankan berbagai kegiatan memajukan wilayah secara sosial, ekonomi, budaya serta gerakan partisipatif masyarakat.
Namun warga menjadi bertanya ucapan Gubernur Anies Baswedan ketika ditanya wartawan terkait soal usulan warga Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat yang ditolak pada Musrenbang tingkat kota ini di Kantor Walikota Jakarta Pusat. (28/3)
Anies saat itu ditanya soal langkah terobosan dalam melakukan perbaikan infrastruktur di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat yang merupakan lahan PPKK (Pusat Pengelola Komplek Kemayoran.
Meski begitu, orang nomor satu di Balaikota DKI Jakarta ini tidak bisa menjawab, karena belum mengetahui informasi hal problem warga Kebon Kosong. Iapun langsung meminta Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara meminta untuk menjawab persoalan pelik warga yang selama ini termarginalkan secara pembangunan fisik.
Bayu mengatakan, soal lahan di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran itu merupakan aset milik PPKK Sekneg. Sehingga tidak bisa masuk.
“Pemerintah Kota Jakarta Pusat sudah bersurat ke Gubernur Pemprov DKI Jakarta. Terkait dengan upaya perbaikan dan penataan lingkungan dilakukan dengan cara kerjabakti massal bersama warga masyarakat,” jelas Bayu.
Setelah, mendengar informasi dari Wali Kota Jakarta Pusat. Gubernur Anies menyatakan, masalah ini akan dibicarakan secara internal.
“Nanti kalau sudah jelas, saya ceritakan,” janji Anies.
Sebagai catatan usulan yang ditolak atau belum diakomodir sebanyak 301 usulan diantaranya, perbaikan atau pemeliharaan saluran air Jalan Rumah Susun (Rusun) Apron meliputi RT 01, 02, 03, 04, 08 di RW 010, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat karena lahan ini merupakan lahan aset milik Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) Sekertaris Negara RI.
Dilain pihak warga kemayoran Toto Kusnadi (45) mengatakan, pemerintah DKI selama ini serta para legislatif yang ada selama ini hanya memberikan angin surga, sementara warga hanya untuk kepentingan secara politis. Hingga saat ini pun Gubernur DKI tak tahu itu apa yang terjadi sesungguhnya terhadap kriminilisasi pembangunan secara tak adil, tandasnya.(29/3)
Apa yang sudah dilakukan oleh kami (warga) dalam menata Kebon Kosong, Gunung Sahari Selatan hanya sebuah mengakalan agar warga seolah merasa lindungi oleh pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta.
Faktanya Musrenbang saja kami dalam usulan ternyata di tolak dengan alasan ini wewenang pemerintah pusat, padahal kami adalah warga secara sah memiliki KTP DKI serta bayar pajak, tandas Toto.
Sementara penggiat lingkungan Joko Sardjono menambahkan contoh kasus apa selama ini warga Kebon Kosong merasa terjadi diskriminasi pelayanan publik dalam satu kelurahan mencerminkan ketidakmampuan Pemerintah dalam melindungi warganya, ucapnya.
Seperti konflik menjadi santapan sehari-hariantara warga yang ingin membangun kampungnya, korporasi yang mengganggu dan penduduk yang sekedar mengadu untung semata dibiarkan.
Akibatnya ketidak percayaan warga terhadap Pemerintah menumbuhkan kriminalitas, melemahkan peraturan, mengancam generasi muda dan menghancurkan nilai budaya, jelas Joko.
Fakta hukum secara fisik di lokasi bahwa masih banyak warga yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sebagaimana warga di seberang kali.
Warga memiliki SHM, belum dibebaskan namun diklaim HPL sehingga banyak sekali pelayanan yang dipasung tak bisa dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
Apa itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bukankah tugas keduanya melindungi dan melayani warga negara ? ucap, Joko.
Apakah sudah tidak ada budaya malu sementara warganya mengais – ngais meminta haknya dan yang berwenang tutup mata sementara mereka tutup mata.
Dalam hal ini Negara menyerobot hak warga, menghindar bertanggung jawab berdalih kewenangan dan sebagainya dengan beribu alasan klasik, dengan nada kesal, tutup Joko.
nanorame
