“Skema KPDBU memang sampai saat ini dirasakan masih sangat awam, sehingga perlu adanya sosialisasi sekaligus menyamakan persepsi dengan stakeholder dan komitmen dalam menjalankannya. JIC Talks ini sekaligus dapat membuka wawasan dan meningkatkan minat para pengusaha dan peserta lainnya dalam pelaksanaan investasi di Jakarta, selain itu juga untuk menjalin relasi,” ucap Denny.
Rp. 571 Triliun untuk Infrastruktur Jakarta
Solusi terhadap warga Jakarta untuk mendapatkan pelayanan publik yang murah adalah skema KPDBU dalam membiayai fasilitas umum atau infrastruktur, beban yang ditanggung oleh warga Ibukota dikurangi oleh Dukungan Tunai Infrastruktur atau Vialibity Gap Fund (VGF) oleh pemerintah daerah dan kemudian swasta bisa mengurangi beban pembiayaan pemerintah daerah sehingga bisa berjalan dengan baik.
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi (PIPKI) hadir untuk mendukung dan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah daerah demi warga Ibukota untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik melalui skema KPDBU.
“saat ini PIPKI menawarkan setidaknya terdapat sembilan potensi proyek KPDBU yang dapat dijalankan di DKI Jakarta dengan target dan total estimasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur publik Jakarta 2030, sebesar Rp.571 triliun” ujar Denny.
Adapun kesembilan proyek tersebut, diantaranya: Pengembangan jaringan rel MRT mencapai 223 km dengan biaya sebesar Rp.214 triliun; Pengembangan jaringan rel LRT menjadi 116 km sebesar Rp.60 triliun; pengembangan panjang rute Transjakarta sepanjang 2.149 km, dengan biaya Rp.10 triliun ; jaringan Rel Elevated Loop Line sepanjang 27 km sebesar Rp.27 triliun ; penyediaan pemukiman hingga 600 ribu unit (fasilitas pembiayaan 30%) sebesar Rp.90 triliun ; peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI Jakarta sebesar Rp.27 triliun, ; peningkatan cakupan air limbah yang mencakup 81% penduduk DKI Jakarta sebesar Rp.69 triliun; revitalisasi angkutan umum (first and last mile transport) hingga 20 ribu unit sebesar Rp.4 triliun; serta pengendalian banjir dan penambahan pasokan air sebesar Rp.70 triliun. Total nilai estimasi kebutuhan pembiayaan kesembilan infrastruktur ini mencapai Rp.571 triliun.
“Dengan begitu besarnya proyek infrastruktur tersebut maka kami menghadirkan Jakarta Investment Centre (JIC) untuk mendukung dan mendorong kegiatan investasi di Jakarta. JIC siap membantu para investor dalam proses pengajuan perizinan investasi hingga realisasi investasi di Jakarta atau end to end process. Selain perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, struktur keanggotan JIC juga melibatkan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta,” kata Denny menjelaskan.
