Jakarta, sketsindonews – pamong perempuan untuk menjadi pimpinan di satu wilayah Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta semakin diberikan tempat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menduduki pamong dalam satu wilayah dengan problematika serta dinamika yang ada bukan satu hal yang mudah untuk membangun perubahan mind set lingkungan wilayah.
Kenapa pamong perempuan kini berikan porsi tempat, padahal sisi lain perempuan dalam tanggapan di mata publik menjadi kewatiran secara phisik maupun kemampuan decesion tentunya menjadi sebelah mata.
Sumber data di Kota Administrasi Jakarta Pusat dari 44 Kelurahan yang ada, 10 perempuan di antaranya 9 Lurah dipercaya untuk menduduki kepimpinan di Kelurahan dan satu perempuan menduduki Jabatan Camat. Mereka adalah ; Camat Johar Baru Nurhermi Savitri, lalu Lurah Utan Panjang Ety Kusmiyati, Lurah Serdang Rizka Handayani, Lurah Sumur Batu Mimin Susanti, Lurah Cikini Ati Mediana. Lurah Kenari Ojoh Juhariyah, Lurah Cempaka Putih Timur Shinta Purnama Sari, Lurah Gunung Sahari Utara, Yanti, Lurah Bendungan Hilir Rida Mufrida dan Lurah Kebon Melati Winetrin.
Bagaimana 10 perempuan di Jakarta Pusat dimata pimpinan dalam mengadapi dinamika problematika secara karaktetistik justru di tuntut untuk lebih baik dari pamong lelaki dalam pengendalian lingkungan wilayah secara dinamis.
Apa Kata Sekertaris Kota
Menurut Sekretaris Kota Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin mengatakan, jumlah quota pamong perempuan di Jakarta Pusat terus menjadi porsi menduduki jabatan strtategis serta merta telah mencapai 1/3 dari jumlah pamong lelaki, artinya ini satu hal yang membagakan untuk terus kami pacu sosok perempuan kedepannya.
Penilain atas perempuan tentunya tak sembarang menempati dalam satu wilayah tentunya secara pysicologis juga menjadi pertaruhan selain banyak pertimbangan, faktanya, hingga saat ini mereka bisa melayani perannya secara baik, walaupun tentunya problematika kekinian itu menjadi tantangan bagi pamong perempuan untuk mengatur ritme sebuah persoalan, ujar Iqbal.
Untuk diketahui menjadi pertimbangan di Provinsi DKI Jakarta, system perekrutan jabatan selalu melalui seleksi berbasis kompetensi dan assessment yang bertujuan untuk menempatkan ASN standarisi pada jabatan yang tepat termasuk dalam satu jabatan termasuk Lurah dan Camat.
Jadi lanjut Iqbal, sudah tidak ada permasalahan pembatasan gender dalam menduduki jabatan apapun di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Begitu pula penilaian kinerja pun sudah menggunakan instrument yang sama pada setiap jabatan baik penilain internal melalui jenjang pejabat penilai maupun dari faktor eksternal sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tupoksinya ditengah masyarakat sehingga penerapan reward dan punishment sangat dapat dipertanggungjawabkan, tandas Iqbal.
Saat ini, pelaksanaan tugas yang diemban oleh pamong perempuan juga turut mewarnai optimalisasi pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang guna mewujudkan DKI Jakarta yg semakin maju kotanya dan bahagia warganya.
Biasanya sosok perempuan itu lebih punya insting walaupun emosionalnya mampu untuk menjadi “adrenalin” dalam mengikis stigma di publik keraguan atas dedikasi perempuan mengatasi penuntasan pelayanan publik justru itu menjadi kekuatan (strenght point) dalam pamong perempuan membuat langkah satu kebijakan mengatasi persoalan penataan lingkungan.
“Ya, memang diakuinya pamong perempuan terutama untuk wilayah tertentu harus dituntut lebih keras dalam mendorong percepatan lingkungan sosial, sera peran partisipatif warga aktif untuk menjadi pilar pembangunan”. terang Iqbal.
Dua Lurah di Jakarta Pusat saat ditanya sketsindonews Ojoh Juhariah (Kenari) dan Shinta Purnama (CPT) keduanya secara bersamaan mengatakan, awalnya memang menjadi satu hal sedikit kaget bahwa menyoal masyarakat untuk berkomunikasi tentunya sedikit persoalan, tapi seiring waktu dirinya saat ini memimpin satu wilayah sangat “enjoy it” untuk langsung berbaur bersama warganya.
“Tersita waktu iya, karena untuk melakukan komunikasi massa itu dirinya harus.turun dalam mengurut sebuah persoalan publik”, ucap keduanya.
Dialogis dengan komunikasi tentunya pihaknya lebih banyak mendengar terlebih dulu dalam konteks kemasyarakatan, sebelum kami lakukan sebuah putusan bagi kepentingan publik, kata Shinta.
Seperti strategi kinerja daerah wajah baru Jakarta, untuk terus kami emban bukan hanya mensosialisasikan tapi bagaimana menjalankan roda pemerintahan di wilayah bisa menyentuh dan tepat sasaran sesuai target visi dan misi Gubernur DKI Jakarta.
Tapi yang jelas keberhasilan itu bukan kita menilai tapi publik selain pula pimpinan menjadi ukuran atas peran rensponbilty peran kami serta secara perlahan pasti bisa mengurai permasalahan ditengah warga, tukas Shinta.
nanorame
