Jakarta , sketsindonews – Warga Kemayoran Kota Jakarta Pusat khususnya Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Gunung Sahari Selatan untuk tidak lagi takut atau menghantui serta menterjemahkan sebuah istilah gusuran mengenai HPL (Hak Pengguna Lahan) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan pengelolaan asset oleh Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK).
Hal ini diungkapkan Dirut PPKK Medi Kristianto saat di konfirmasi mengenai pengembangan kawasan Kemayoran sebagai salah satu kawasan lingkungan serta bisnis.
Menurutnya, pembangunan dan penataan di lingkungan HPL pihaknya akan terus meilakukan seiring kordinasi dengan pihak Pemerintah DKI Jakarta yang memiliki teritorial secara hukum.
‘HPL itu hanya bagian kecil dari wilayah dalam satu wilayah DKI Jakarta dengan luas 454 Hektar, dan tentunya semuanya kami ini bagian dari penduduk DKI Jakarta.”
Kantor saya ini dan keberadaan menjadi kesatuan di PPKK juga ada di wilayah teritorial secara hukum menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta.
Jadi, kata Medi, apaupun bentuknya fasilitas sarana umum yang ada merupakan bagian dari DKI Jakarta, kami hanya memiliki asset yang ada untuk dikelola untuk dikembangkan sebagai mana aturan, tuturnya.(26/7)
Kewatiran masyarakat bahwa kami tak peduli harus kita rubah mind set nya terutama warga Kemayoran sehingga apa yang dikatakan HPL bagian memarginalkan warga itu tak benar.
Kami saat ini terus berupaya agara warga Kebon Kosong dan GSU terus terbangun untuk menjaga tatanan lingkungan melalui langkah perubahan koordinasi antara pihak PPKK dengan Pemda DKI seiring persoalan yang ada.
“Saya ini mantan Kepala Keungan dan pamong sehingga betul sangat memahami bagaimana langkah – langkah mengenai anggaran kedua institusi dapat melakukan hal sama.”
Sambung Medi, dengan keberadaan Kantor Swasta dan Kantor Pemerintah yang ada itu menjadikan bahwa persoalan pelayanan kedua sisi secara bersama akan bisa mengatasi dari problematika yang sudah lama serta akut, tandas Medi
Kami sangat optimis kedepannya masalah – masalah muncul serta stigma negatif tentang PPKK akan sirna seiring perbaikan penataan lingkungan di tengah lingkungan HPL terus kita perbaiki di tata hasil kerja sama dengan Pemerintah DKI yang semakin solid.
Warga itu harus kita layani, tapi bicara asset HPL itu milik PPKK sehingga nilai – nilai yang selama ini menjadi masalah akan terurai untuk terus membangun kawasan Kemayoran lebih tertata dan punya dampak ekonomis, ekologis serta tertib secara hukum, pungkas Medi.
nanorame
