Logo HPN 2026

Hari Pers Nasional

Akan diselenggarakan di
PROVINSI BANTEN
9 Februari 2026

Fraksi PDIP 2019 – 2024 Akan Membuka Kantor Pengaduan Keluhan Warga Langsung

2.7K pembaca

Jakarta, sketsindonews – Fraksi PDIP di Kantor DPRD DKI akan membuka pengaduan masyarakat secara langsung apa yang pernah di laksanakan mantan Gubernur DKI Ahok seperti di Balaikota DKI setiap harinya.

Hal ini setelah seorang staf pribadi Ahok, Ima Mahdiah dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Dia akan menghidupkan kembali posko pengaduan masyarakat yang pernah ada pada masa pemerintahan Ahok.

Anggota DPRD DKI Ima Mahdiah mengaku akan melanjutkan sejumlah program kerja milik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjalankan tugasnya selama lima tahun kedepan.

Gambar

Dirinya pernah menjadi staf pribadi Ahok mengatakan, salah satu program kerja yang akan diterapkannya yakni membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan segala bentuk keluhannya. 

“Saya ingin buka lagi posko pengaduan bagi masyarakat yang saat ini sudah tidak kelihatan lagi,” kata Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, (32/8)

Ima mengatakan bahwa sebelumnya dia juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah anggota PDIP yang lain guna membuka posko pengaduan itu di ruangan fraksi partai berlambang kepala banteng tersebut. Tak hanya sampai disitu, ia juga mengatakan, bahwa selama menjabat sebagai anggota dewan dia bersama anggota partai PDIP lainnya juga ingin membuka mengenai informasi penyusunan anggaran ke masyarakat luas.

“Mungkin dari kemarin terdapat banyak rapat yang sebenarnya terbuka cuma masyarakat belum banyak tahu. Jadi masyarakat bisa tahu ini uangnya kemana,” ucapnya.

Terkait keinginannya mengadopsi kebijakan Ahok ini, Ima menyebut, dirinya mengaku banyak mendapat masukan dari Ahok ketika menjabat sebagai staf pribadi.

Selain itu, ia juga ingin benar-benar memantau secara penuh segala kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Anies Baswedan ini. Dirinya mencotohkan, ada beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan yakni, persoalan mengenai Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dinilainya selama ini tidak tepat sasaran. “Itu perlu kita suarakan ke Pemprov DKI gimana kita evaluasi biar tepat sasaran,” ungkapnya. Ima juga mengatakan sudah mendapat restu dari fraksi PDIP mengenai rencananya ini.

Pada saat rapat di DPD PDIP, ia menyebut sudah sering memberi dan mendapat masukan mengenai langkah-langkah apa saja yang tepat untuk dilakukan.

nanorame

No More Posts Available.

No more pages to load.

Siap