“Sudah tidak sesuai perbandingan jumlah kendaraan yang terus bertambah dengan panjang jalan yang terbatas, ditambah polutan gas emisi buang yang sangat luar biasa. 7 ribu km (panjang jalan di DKI Jakarta) dengan jumlah kendaraan yang beredar 14 juta. Maka memang perlu ada pembatasan jumlah kendaraan”, tegas Bestari.
Selanjutnya, Asisten Senior Ombudsman Indonesia, Dominikus Dalu Fernandes SH, menduga ada UU yang dilanggar dengan Pergub gage. Dan dia mempertanyakan, apakah publik sudah terlayani dengan baik dengan kebijakan lalu lintas ganjil genap ini?
“Sampai saat ini memang belum ada laporan ke Ombudsman tentang gage. Dan kalau kita baca regulasi memang dibolehkan rekayasa jalan ini. Tapi jangan lupa, kebijakan inikan untuk publik. Dan semua kebijakan publik yang berimplikasi luas harus dibicarakan dengan publik serta tidak boleh menanbrak UU diatasnya”, imbuh Dominikus Dalu yang juga mantan Kepala Perwakilan Jakarta Raya Ombudsman RI.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rolas Sitinjak SH, MH menilai ada hak konsumen yang dilanggar dalam kebijakan gage.
“Pertanyaannya adalah kenapa beli mobil kalau tidak bisa dipakai. Kenapa harus bayar pajak setahun kalau hanya bisa dipakai setengah tahun. Itu tidak fair. Padahal negara menjamin hak konsumen terhadap barang yang dibelinya. Bila kita sudah membeli suatu barang, maka kita berhak menggunakannya, sejauh tidak melawan hukum. Hak itu dilindungi Undang-Undang”, jelasnya.
