Menurut OC Kaligis, seharusnya tergugat memilih orang yang bersih, tidak memiliki rekam jejak negatif. Hal ini berdasarkan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Dalam gugatannya, Penggugat juga menilai deponeering atas perkara Bambang Widjojanto tidak sesuai dengan Putusan MK No,29.PUU-XIV/2016, karena Kejaksaan Agung tidak berkonsultasi dengan DPR, Mahkamah Agung dan Kapolri.
OC Kaligis juga mempertanyakan kepentingan umum apa yang diabaikan apabila perkara pidana yang menjerat Bambang Widjojanto diajukan ke pengadilan.
Meski deponeering, Bambang Widjojanto tidak pernah direhabiliter namanya, karena proses itu hanya mungkin melalui dikabulkannya permohonan praperadilan Bambang Widjojanto. Hal mana tidak pernah dilakukan pengadilan, atau melalui proses perkara di pengadilan, dengan hasil putusan perkara bebas sesuai KUHAP.
