Disamping itu pembebasan lahan tidak tuntas dimana wilayah tersebut masih terdapat kepemilikan warga hingga berupa sertifikat hak milik, tanah PI, tanah garapan/Negara yang merupakan asset Pemerintah DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil rapat dengan Aspem Setda Provinsi DKI bersama Kepala Dinas (mewakili), Inspektorat jendral, BPAD telah disepakati bahwa warga agar membuat surat pernyataan bahwa Jalan dan Saluran belum pernah dibebaskan dan merupakan Proyek M. HUsni Thamrin (MHT) dan pernyataan telah dikirimkan namun sekian lama tidak ada realisasi dari Pemda DKI Jakarta, dengan nada kesal.
Kami warga mendesak kepada Pemerintah Provinsi DKI maupun Pemerintah Pusat agar dapat memberikan kepastian, jangan janji-janji manis. Maka pemerintah harus hadir. menyampaikan keprihatinannya soal kondisi infrastruktur baik yang berada Non HPL maupun dalam HPL sama-sama menderita selama 32 tahun dengan tidak pernah diurus/dibiarkan secara tidak manusiawi oleh Pemda DKI Jakarta, tutup Kharis.
nanorame
