Jakarta, sketsindonews – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, terpilih melalui voting suara terbanyak menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023.
Anies menggantikan Ketua Umum Sementara APPSI periode sebelumnya, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/11/19).
“Teman-teman APPSI, para Gubernur, memercayakan untuk menjadi Ketua APPSI 2019-2023,” kata Anies.
“Ini saya sampaikan kepada semua teman – teman merupakan sebuah kehormatan. Karena ini dititipkan, Saya insya Allah akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Aspirasi yang banyak disampaikan tadi adalah tentang bagaimana pembangunan di daerah itu lebih mendapatkan perhatian, terutama program-program daerah yang harus sinkron dengan Pemerintah Pusat. Nanti kita laksanakan itu sama-sama. Tapi, pada fase ini, tadi 10 program kerja sudah ditetapkan dan itu yang nanti akan kita laksanakan,” ujar Anies.
Anies menjelaskan, salah satu usulan dari sebagian besar anggota APPSI adalah perhitungan alokasi pembangunan bagi daerah kepulauan, khususnya di kawasan Timur Indonesia.
Selama ini, kata Anies, ukuran pembangunan yang dirumuskan bias daratan. “Bagi kawasan-kawasan yang kepulauan dan penduduknya sedikit, akhirnya kecepatan pembangunannya jadi rendah, karena jumlah penduduknya tidak banyak, bentuknya kepulauan,” ujarnya.
“Nah, itu salah satu program adalah menyusun format baru untuk ditawarkan kepada Pemerintah Pusat di dalam membantu pembangunan di daerah. Itu salah satunya,” ungkap Gubernur Anies lebih lanjut.
Anies mengungkapkan, langkah pertama yang akan dilakukannya sebagai Ketua Umum APPSI adalah membentuk tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan.
Kepengurusan APPSI diharapkan akan dikukuhkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, setelah kembali ke Indonesia, sehingga dapat langsung menjalankan program kerja.
“Di APPSI itu disusun programnya, lalu di tingkat teknokratik, mereka bekerja. Tingkat teknokratik itu artinya dinas-dinas yang relevan, BUMD-BUMD yang relevan. Saya beri contoh. Kita pernah berkumpul tahun lalu di Jakarta. Semua BUMD dari seluruh wilayah berkumpul, lalu membicarakan apa yang dibutuhkan. Misalnya, BUMD Jakarta nih, Food Station dan Pasar Jaya, langsung disambungkan dengan BUMD dari seluruh Indonesia, siapa saja yang bisa mengisi kebutuhan Jakarta,” jelasnya.
“Nah, itu semua dilakukan melalui mekanisme APPSI. BUMD-BUMD saling bekerja sama. Itu yang konteksnya BUMD,” tambah Anies.
Dalam konteks hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anies mengatakan akan berusaha memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari seluruh Gubernur Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden RI, Joko Widodo, seperti penghitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).
“Pemerintah Daerah lewat APPSI bisa berdiskusi, memberikan formula-formula untuk menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat. Agar, Pemerintah Pusat dalam memberikan pertimbangan lewat DAK dan DAU itu memasukkan variabel-variabel yang mungkin belum dipertimbangkan. Seperti tadi faktor kepulauan, faktor jumlah penduduk, faktor jumlah Kabupaten/Kota,” tutup Gubernur Anies.
Gubernur DKI Anies Baswedan Terpilih Menjadi Ketum APPSi 2019 – 2023
