“Bawaslu Provinsi DKI telah membuat rekomendasi terkait pengawasan pemilu saksi usia bisa minimal 18 tahun,” paparnya.
Selain itu, tupoksi tambahan UU No 7 Tahun 2017 Pemilu terkait pelatihan saksi Partai politik dalam faktanya hanya mencapai 8 % yang diajukan, artinya anggaran ini hanya bisa mencakup 48 % dalam pelaksanaan pengawasan pemilu secara efektif ini perlu kajian dan sinergi yang kuat untuk segera di perbaiki.
Sambung Siti, terkait dengan sengketa, pencegahan dan pengembangan partisipatif pemilu menjadi bagian penting dengan membangun pengawasan partisipatif lebih kuat oleh komponen masyarakat menjadi cikal bakal membentuk peradilan pemilu serta mencegah praktek money politik dalam setiap pemilu.
Menjunjung harkat pemilu berkeadilan tentunya dengan menolak praktek money politik ini harus tergeneralisasi pada kisi masyarakat membuat anti toksin oleh seluruh stake holder dalam kesadaran etik.
