Kedua, terminologi radikalisme yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan penanggulangan yang serius terhadap paham dan gerakan kelompok Islam tertentu yang dianggap merongrong keutuhan NKRI justru memperparah ukhuwah islamiyah yang sudah terkoyak, rusak, yang merupakan ekses dari Pilpres tahun 2019. Banyak pihak yang sudah mengusulkan agar istilah radikalisme ini diganti dengan istilah lainnya, dicarikan istilah yang tidak mengundang polemik, seperti ekstremisme.
Selain itu, dalam upaya penanggulangannya, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat yang berwenang perlu melibatkan ormas-ormas Islam dan juga mengedepankan dialog serta pendekatan-pendekatan persuasif lainnya.
Ketiga, ghirah umat Islam dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam begitu tinggi dan menyentuh hampir di seluruh aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi.
“Gerakan hijrah dari praktik ekonomi ribawi menjadi tren umat Islam di Jakarta di tahun 2019 ini. Sebagian mereka yang tergabung dalam gerakan hijrah ini dan terhimpun di berbagai wadah adalah para pengusaha yang terlilit persoalan kredit macet di perbankan konvensional dan para pelaku usaha atau konsumen yang terjerat pinjaman online,” paparnya.
