Jakarta, sketsindonews – Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran terhadap pelaksanaan kerja bhakti massal di seluruh 5 Walikota dan satu Kabupaten hari ini dalam penanggulangan Bencana banjir Jakarta yang sudah semakin surut.
Dimana Walikota dan Bupati menjadi tanggunga jawab bersama Kepala Dinas (SKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku kordinator untuk terjun langsung di wilayah masing-masing dalam melakukan rekontruksi wilayah dampak banjir.
Mereka di hari minggu 5 Januari 2020 untuk segera melakukan persiapan serta mengajak peran masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk terjun langsung kerja bhakti untuk menggerakan potensi masyarakat.
Namun dalam penanganan bencana oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu masih menjadi perdebatan sengit oleh sejumlah kalangan dalam pelaksanaan kerja bhakti massal.
Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga mengatakan, Gubernur Anies Baswedan bukan “Superman” yang serba hebat mengatasi dan menanggulangi bencana banjir.
“Saya melihat belum maksimalnya penanggulangan banjir oleh Pemprov DKI ini karena para pembantu Gubernur Anies (pejabat SKPD) tidak solid. Bahkan ada pembangkangan dari mereka,” kata Rico.
Aktifis senior ini menambahkan, sebagai pimpinan Pemprov DKI, Anies tidak mungkin tahu semua masalah penanggulangan banjir. “Seharusnya para pimpinan SKPD yang terkait menyampaikan apa yang meski dilakukan Pemprov DKI menanggulangi siklus banjir besar lima tahunan yang pasti terjadi di Jakarta. Juga apa yang mesti dilakukan untuk mencapai target RPJMD,” ucap Rico lagi.
Ia mengibaratkan kerja semua tim, dalam mempersiapkan hajatan, sebelum banjir SKPD ini melakukan apa, SKPD yang lain menjalankan apa.
“Tetapi pada saat hari H hajatan harus semua bekerja allout,” tuturnya.
Menurut Rico andaikan pejabat lurah, camat, wali kota, SKPD hingga Sekda solid, semua turun, dan bekerja menganggulangi banjir pasti kinerjanya hebat.
Sementara itu, pembangkangan yang dimaksud Rico adalah soal penanganan banjir ternyata pompa-pompa air yang menyedot banjir tidak maksimal berfungsi dan ini menjadi hal pertanyaan publik.
“Apakah ada kesengajaan dari SKPD terkait? Ya mungkin saja masih ada pihak – pihak lain dalam jajaran pejabat DKI di era kepemimpinan Gubernur Anies,” kata Rico dalam rilisnya kepada sketsindonews.com, sabtu (04/01/20).
Rico juga mengkritisi DPRD yang memiliki fungsi pengawasan dan anggaran tidak mengalokasikan dana yang maksimal untuk penanggulangan banjir di SKPD terkait.
Menutut Rico, DPRD seharusnya nengalokadikan anggaran untuk proyek terowongan sodetan dari Kali Ciliwung (wilayah Bidara China) ke Banjir Kanal Timur (BKT)
Seperti diketahui pada malam pergantian tahun 2019 ke 2020 di Jakarta diguyur hujan lebat, akibatnya ada 90 titik genangan banjir di lima wilayah Jakarta. Tidak sedikit korban harta benda dan bahkan nyawa warga DKI hingga mencapai korban tewas 7 orang di Jakarta.
(Nanorame)
