Hal ini senada dengan pesan Wakil Presiden RI, Maruf Amin yang hadir pada pemberian penghargaan dan apresiasi Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tanggal 10 Desember 2019 tersebut, yakni “Penghargaan ini akan menjadi contoh bagi Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah lain, prinsip integritas di instansi pemerintah dinilai penting karena dapat mencegah penyimpangan kewenangan dan perilaku koruptif dan semakin baiknya integritas birokrasi maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat,”.
Disamping itu Wakil Jaksa Agung menyampaikan : “Dengan hadirnya Komisi Kejaksaan RI saat ini, diharapkan dapat memonitor kinerja ke-63 Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK /WBBM ini, karena untuk menuju predikat tersebut harus melalui beberapa proses yang ketat dan tidak main-main” ujar dia.
Menyikapi perkembangan dunia digital dalam era revolusi industri 4.0 khususnya terkait dengan penerapan Informasi Teknologi (IT) Kejaksaan.
Hal ini sudah merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dan harus dikembangkan dalam rangka mempercepat pelayanan pada masyarakat maupun sebagai sarana pengambil keputusan oleh pimpinan.
