Jakarta, sketsindonews – Penghentian Revitalisasi kawasan Monas sisi Selatan oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta membuat Pemprov DKI menjelaskan rinci terkait hal tersebut tidak melanggar aturan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Saefullah saat jumpa awak media di Balairung Balaikota DKI Jakarta, Jumat sore (24/01/20).
Menurut Saefulah, dengan merujuk Kepres Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tengah merevitalisasi Kawasan Medan Merdeka, khususnya sisi Selatan. “Revitalisasi ini merujuk pada Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1995,” terangnya.
Keppres Nomor 25 Tahun 1995, yang mana dalam Pasal 6, Gubernur disebutkan sebagai Ketua Badan Pelaksana. Pada Pasal 7 poin A Keppres Nomor 25 Tahun 1995, Badan Pelaksana mempunyai tugas di antaranya:
– Rencana pemanfaatan ruang
– Sistem transportasi
– Pertamanan
– Arsitektur dan estetika bangunan
– Pelestarian bangunan bersejarah
– Fasilitas penunjang
“Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui komisi pengarah,” jelasnya.
“Nah, pekerjaan ini yang namanya pelaporan itu, bisa formal, bisa informal, bisa di mana saja. kebetulan pekerjaan Monas ini kemarin kita awali dari sayembara. Sudah ada keterlibatan,” terang Saefullah.
Saefullah menyampaikan, proyek revitalisasi adalah proyek panjang yang masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Untuk pengerjaan, Saefullah menyebut, sisi Selatan yang baru dikerjakan adalah Plaza. Dalam pengerjaan proyek di sisi Selatan ini, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penanganan khusus dalam pemindahan pohon.
“Pohon-pohon yang terimbas proyek revitalisasi yang kondisinya masih sehat, ditanam di kawasan lain. Di sisi Barat, ada 55 pohon dan di sisi Timur ada 30 pohon. Sebelumnya, dilakukan pemeriksaan menggunakan alat USG pohon terhadap pohon-pohon itu. Pemprov DKI mengelola, bagaimana kita ini menyayangi pohon, karena dia makhluk hidup juga yang harus kita sayangi, kita pelihara.
Nanti bagaimana teman-teman merasakan, bagaimana empati kita terhadap pohon. Tunggu waktunya. Nanti di sisi Selatan,” ungkap Saefullah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Blessmiyanda, turut menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang penyedia telah menggunakan sistem LPSE yang terkoneksi secara online dengan LKPP.
“Sebelum menentukan pemenang lelang, BPPBJ sudah mengecek ke daftar blacklist yang ada di sistem lelang elektronik LPSE. Kami juga mengecek bahwa pemenang lelang pernah menjalankan proyek di Sumatra Barat, secara kualifikasi memang baik,” ujar Blessmiyanda.
Blessmiyanda juga menambahkan, pelaksanaan lelang dengan merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman Teknis lelang merujuk pada Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP).
(Nanorame)
