Untuk pelayanan transportasi antarmoda, aksesibilitas bandara disiapkan rute Loop Bandara Komodo – Labuan Bajo.
Dukungan lain adalah pembangunan Terminal Multiporpuse Labuan Bajo yang dibangun khusus untuk barang, sehingga pelabuhan Labuan Bajo eksisting akan fokus dikembangkan khusus untuk pelayanan penumpang dalam rangka mendukung pariwisata.
Selain itu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) juga mendukung pariwisata Labuan Bajo melalui pembangunan Kawasan Labuan Bajo Marina. Lebih lanjut Kemenhub pada tahun 2020 juga akan dibangun Kapal Bottom Glass Katamaran 2 unit dengan anggaran sebesar Rp. 30 Milyar.
Destinasi terakhir adalah Destinasi Likupang, dimana pada tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp. 146 milyar, berupa dukungan untuk sektor darat, perkeretaapian, laut dan udara untuk Likupang dan sekitarnya. Dengan pintu masuk penerbangan melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado dimana pengembangan di tahun 2020 adalah perluasan terminal penumpang dan perpanjangan runway menjadi 2.800 m.
Kemenhub akan membangun Pelabuhan Penyeberangan Likupang dengan konsep baru yang lebih modern alokasi anggaran sebesar Rp. 30 miliar, begitu juga dengan Pelabuhan Laut Likupang yang akan dibangun dengan konsep modern namun tetap mengusung nuansa kedaerahannya dengan rencana anggaran sebesar Rp. 50 milyar dibangun secara MYC 2020-2021. Untuk Destinasi Likupang juga dibangun Kapal Bottom Glass dengan anggaran sebesar Rp. 30 Milyar untuk kapal Bottom Glass Trimaran 2 unit.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi V DPR menyatakan memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas transportasi di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut. DPR meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pada proses pembangunan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DPR juga meminta Pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastuktur dan fasilitas transportsai di 5 KSPN tersebut diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran dan dioperasikan secara professional sesuai standar pelayanan, dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha.
Rapat tersebut turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Bagus Puruhito.
