“Kita curiga kenapa PTSP tidak netral, tidak mau menggunakan kewenanganya agar tidak berlanjut dan menjadi masalah besar,” tambahnya heran.
Sebelumnya, masih dihari yang sama, Senin (18/02/20), Kepala PTSP Walikota Jaktim, Desti menegaskan bahwa pada saat proses perizinan pendirian tower tidak ada informasi bahwa lahan tersebut sedang berperkara.
“Kalau dicabut ada prosedurnya, dipersilahkan yang merasa dirugikan dengan didirikanya IMB menggugat kita untuk di PTUN kan,” ujar Desti saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Timur.
Saat ditanyakan apakah tidak memperhatikan plang sedang berperkara dilokasi, Desti yang didampingi salah satu tim teknis yakni Budi mengatakan bahwa tim yang turun melakukan pengecekan lokasi tidak memperhatikan plang tersebut.
Dia menjelaskan bahwa tim teknis yang turun ke lokasi hanya melakukan pengecekan lahan untuk menara. “Tim teknis turun cek, iya mengecek hanya terkait dengan menara, karena kita dasarkan PKS sewa menyewanya 10×10, jadi menara kan beda sama bangunan,” katanya.
