Dilain pihak Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat Nasirman Chaniago mengatakan, kalo hak anggaran LMK lalu terjadi split alokasi dialihkan untuk RW itu tidak benar, ikuti saja DPA yang ada tanpa harus membuat macam – macam untuk dikeluarkan sehingga tak memunculkan praduga negatif ditengah masyarakat, ungkapnya.
Dede Sulaeman Ketua Dewan Kota menambahkan, dalam pertemuan ini menjadikan kami memiliki tugas untuk nantinya kita sampaikan ke Walikota Jakarta Pusat, bila ini tejadi.
“Jangan pula Lurah lebih nurut sama RW dibandingkan dengan tokoh masyarakat atau tokoh pemuda, padahal warga kritis sebenarnya menjadi mitra paling baik, dibandingkan orang tidak tahu aturan justru menjerumuskan akuntabilitas.”
Ini temuan selain banyak hal lain menjadi parameter kami dalam pertemuan kedua lembaga plat merah tersebut untuk melakukan satu langkah masukan bagi pemerintah Kota Jakarta Pusat, jelasnya.
Hal penting eksistensi LMK kedepannya harus merubah pola kerja terhadap substansi fungsi LMK sehingga peran kualitas dan kawantitas dapat menjadi lebih menghasilkan nilai ditengah masyarakat.
