Jakarta, sketsindonews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus lakukan penyadaran warga masyarakat terkait penyebaran pandemi covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya.
Pemerintah DKI sudah berupaya lakukan penguatan ketahanan pangan mulai distribusi sembako, maping case finding untuk warga wajib rapid test, SWAB (gratis), distribusi masker warga, hingga edukasi wajib aturan protokeler kesehatan dengan melaksanakan sangsi denda dan sangsi sosial (nyapu jalan) terhadap pelanggaran warga tak disiplin.
Namun hal tersebut tidak menjadikan masyarakat sadar dengan beragam pendapatnya serta berbagai bentuk perlawanan disiplin warga di pertotonkan di muka publik tanpa malu.
Dengan kata lain sulit penggunaan masker menjadi sebuah kebiasaan atau budaya dalam tata cara berinteraksi pada semua strata masyarakat.
Menurut Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna, formulasi pemerintah hingga saat ini dalam pandemi covid bagaimana warga hanya untuk patuh terhadap norma aturan protokeler kesehatan menjadi kunci untuk melindungi diri, sekaligus kewajiban serta menjadi budaya.
“Masker menjadi pelindung diri diharapkan menjadi budaya bagi warga Jakarta, namun sayang belum bisa menjadi kebiasaan atau adab beraktifitas utama seperti Negara Jepang dan Korea Selatan,” paparnya, Kamis (9/7/20).
“Karena kasus Covid – 19 WHO pun belum menemukan obat viruse hingga saat ini terus menjadi ketakutan dunia pandemi secara bergelombang,” lanjutnya.
Sebelum ada covid-19, Kata Yayat, dua negara ini sangat menghargai pentingnya melindungi antara sesama, sebagai fungsi manfaat kesehatan hidup selain aturan yang dibuat, warga negara setempat patuh pada kesepakatan.
“Jadi tak harus heran sangsi apapun diberlakukan dengan aturan yang dibuat karena fungsi masyarakat kita masih rendah tidak memiliki rasa “empaty” bahkan peduli karena simpul ketokohan dari warga sendiri untuk menggerakan masker menjadi budaya tidak maksimal,” tutupnya.
(Nanorame)
