Jakarta, sketsindonews – Tinta emas telah ditorehkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam pelayanan publik. Yakni dengan meraih predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani atawa WBK dan WBBM.
Publik perlu mengetahui bahwa WBK dan WBBM merupakan gelar “istimewa” yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah.
Dikatakan Istimewa lantaran Kejari Jaksel prima dalam melayani masyarakat maupun fasilitas prarana dan prasarana yang memadai. Sehingga masyarakat pun merasa puas dengan pelayanan abdi publik.
Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel Anang Supriatna SH MH kepada sketsindonews.com, Sabtu (8/8/20) siang.
Untuk itu, pihak Kejari Jaksel tengah “merias diri” dengan sejumlah fasilitas pendukung guna persiapan menuju perlombaan pelayanan publik tingkat nasional.
Musababnya pada tahun 2019, kantor kejaksaan yang berada di jalan Ranco Jaksel itu, telah meraih predikat B. “Sekarang ingin kami ditingkatkan menjadi great A,” ia berargumen.
Untuk itu ungkap Anang, Kejaksaan Agung telah menunjuk Kejari Jaksel dan Kejari Surabaya sebagai perwakilan Korps Adhyaksa mengikuti lomba tersebut.
“Sebab hanya kami dan Kejari Surabaya yang mendapat predikat WBBM di Pulau Jawa,” ujarnya menambahkan salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut.
Mantan Kajari Bontang, Kaltim itu mengungkapkan. saat ini Kejari Jaksel telah melakukan perbaikan berupa pelayanam terpadu satu pintu alias PTSP. Salah satunya adalah ruangan pelayanan tilang semakin luas. “Ada ruang tunggu khusus wanita, wifi gratis dan juga kamera monitoring,” imbuhnya.
Selain itu Kejari Jaksel turut memberi kenyamanan bagi kaum difabel, berupa akses jalur khusus menggunakan paving difabel.
Tak hanya PTSP saja yang mendapat sentuhan dari pria kelahiran 1974
silam, ruang tahanan yang berada di sisi kanan pintu masuk Kantor Kejari telah tersedia ruang isolasi bagi tahanan baru guna mengantisipasi penyebaran virus korona.
“Semoga dengan fasilitas pelayanan publik yang prima mampu mendongkrak kepercayaan publik kepada kejaksaan,” tutup Anang.
(Sofyan Hadi)
