Hal lain yang harus dipertimbangkan jika Otsus gagal, kata Frans, maka Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tidak harus OAP. Lalu para Bupati dan Walikota tidak harus OAP.
“Kursi Otsus di parlemen Papua dan Papua Barat juga harus dihapus,” pungkasnya.
Kembali, terkait adanya pro dan kontra, Frans menilai hal tersebut merupakan kewajaran dalam berdemokrasi.
“Hari ini banyak yang aksi menolak, tapi kan di Papua sana banyak juga masyarakat yang mendukung, dan semua itu harus dipertimbangkan,” tutupnya.
(Eky)
