Meski jawaban Suzi demikian belum menanggapi Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI yang mempertanyakan mengapa anggaran tersebut tak perlu sebenarnya karena ada hal lebih penting untuk dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Diketahui, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana pengadaan tanaman itu.
Salah satu Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Viani Limardi mengungkapkan, rencana pengadaan tanaman ini terungkap di laman sirup.lkpp.go.id, yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).
Viani menilai, pengadaan ini tak seharusnya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 karena terkesan membuang anggaran saja itu pengadaan tidak urgensi terlebih Dinas Pertanaman DKI kan punya tanaman bibit yang selama ini mumpuni dalam pengadaan pohon.
“Di tengah situasi sulit akibat pandemi covid-19, Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran. Jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman,” kata dia, Selasa (15/9/20).
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengalokasikan anggaran Rp 80,1 miliar dengan rincian belanja bahan atau bibit tanaman Rp 73,69 miliar.
