Jakarta, sketsindonews – Pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Dakot Jakarta yang merenggut nyawa Petugas Security, membuktikan bahwa tidak capabel dan profesionalnya kontraktor Perusahaan pelaksana dalam menjalankan proyek itu.
Bukan rahasia umum bahwa rencana Pembangunan Tol Dakot (Dalam Kota ) memang syarat “tarik ulur kepentingan – kepentingan” demi keuntungan pribadi para komprador tanpa peduli utamakan kemaslahatan dan keselamatan warga.
“Selain itu adanya BPJT, eksistensinya sangat jauh dari marwah filosofi dasar pembentukan dan sangat jauh dari Transparant. Pemerintah Pusat khususnya Menteri PUPR harus segera evaluasi dan mengganti person – person BPJT yang lebih kredibel, akuntabel dan mampu komitmen laksanakan fungsi BPJT sebagai Pengawas dan Regulator dalam Pembangunan Sarpras Jalan Tol,” ujar Direktur INFRA (Indonesia for Transparancy and Akuntability Agus Chaerudin dalam rilisnya, Kamis (01/10/20).
