“Saya memaknai penghargaan tersebut sebagai ajakan melihat prosesnya dan bukan hanya melihat hasilnya seperti sekarang. Komitmen perbaikan sistem transportasi itu dimulai sekitar tahun 2003-2004 ketika Jakarta dengan gubenur Sutiyoso membangun layanan Transjakarta. Gebrakan pembangunan Transjakarta itu menandai modernisasi layanan transportasi publik massal di Jakarta dimulai,” paparnya.
Selanjutnya di bawah gubernur Fauzi Bowo, Transjakarta dikembangkan sistem jaringan pelayanannya (sistem integrasi) untuk mempermudah akses bagi warga Jakarta pengguna transportasi publik. gubernur Jakarta Fauzi Bowo juga mulai kebijakan baru manajemen Parkir Mahal agar mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Begitu pula pada masa gubernur Jakarta di bawah Jokowi mengembangkan lagi sistem integrasi transportasi publik Jakarta dan peremajaan armada transportasi di Jakarta. Termasuk pada masa gubernur Ahok dan Djarot Transjakarta, melanjutkan pengembangan sistem integrasi layanan Transjakarta dan peremajaan armada transportasi publik.
Selain itu pada masa Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok dan Djarot ini pun dimulai penerapan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Pengendalian itu dilakukan dengan kebijakan sistem Ganjil Genap mengganti 3 in 1.
Melihat perjalanan komitmen pembangunan sistem transportasi yang akses dan baik itu terlihat bahwa penghargaan itu diberikan atas prestasi dan komitmen perbaikan sistem transportasi Jakarta yang dicapai oleh gubernur Jakarta Sutiyoso,Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok dan Djarot.
Kata Azas lebih lanjut, Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta justru belum ada kebijakan radikal dan berhasil di bidang transportasi Jakarta. Selama menjadi Gubernur Jakarta, Anies Baswedan belum berhasil membuat kebijakan transportasi dan tidak mengembangkan sistem layanan transportasi publik di Jakarta.
Selama 3 tahun Anies menjadi gubernur Jakarta hanya membuat Jaklingko di dalam layanan Transjakarta, itu yang terlihat secara fakta terlihat untuk diketahui publik.
