Pamekasan, sketsindonews – Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Potre Koneng, di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Jawa Timur, menggelar musyawarah anggota bersama sejumlah RW dan RT sebagai bagian dari BKM. Musyawarah ini sekaligus sebagai musyawarah penutupan akhir tahun.
BKM merupakan wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, dalam mengoordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpenghasilan rendah
Rapat akhir tahun BKM, anggota yang diikuti 12 RW dan 36 RT berdiskusi tentang laporan, evaluasi dan program kerja untuk persiapan kegiatan tahun 2021. Sementara mengacu prospeknya kegiatan, program BKM tahun 2021 tidak ada perubahan program.
Pimpinan Koleketif (PK) BKM Potre Koneng Agus Rianto optimistis 2020 BKM tetap menjadi bagian dari lembaga pergerakan pembangunan warga kelurahan. Di dalamnya, program yang dipacu rata-rata merupakan peningkatan ekonomi warga kelurahan.
“Programnya bermacam-macam, mulai dari simpan pinjam, pelatihan menjahit, hidroponik, dan perbaikan infrastruktur,” kata Agus kepada sketsindonews di lokasi kegiatan, Sabtu (5/12/2020) malam.
Menurutnya, tiga sektor BKM Potre Koneng diimplememtasikan, di antaranya adalah sosial, lingkungan, dan ekonomi. Unsur ini diyakini dapat menyejahterkan warga dalam peningkatan perekonomian.
“Alokasi persentase masih kita tetapkan,” ujarnya saat di tanya perubahan program di tahun 2021.
Persentase tersebut dari akumulasi keuangan BKM selama setahun, di bagi emapt, 50 persen, 37 persen, 10 persen, dan 2,5 persen. Rinciannya, 50 persen untuk kebutuhan Bantuan Operasional BKM, 37 persen untuk kegiatan sosial, 10 persen untuk program infrastruktur, dan 2,5 persen untuk BPK.
Sementara itu, Lurah Kangenan Mohammad Ali Ridho mengatakan, Kelurahan tidak bisa ikut terlalu teknis program kerja yang sudah jadi program paten BKM. Lembaga apa pun yang bersentuhan dengan pemerintahan, keterbukaan jadi faktor pertama.
“BKM Potre Koneng alhamdulillah transparansi. Kita lihat sendiri di forum rapat tadi semua terbuka. Baik mengenai program maupun pengelolaan keuangan,” ungkapnya.
Disoal koreksi seputar program, pihaknya tidak bisa langsung mengevaluasi. Dari itu perlu komunikasi dan koordinasi secara berjenjang melalui forum musyawarah resmi berikutnya.
(nru/jkt/*)
