Beleid ini diyakini bakal berdampak pada pengelolaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan hidup, ketenagakerjaan, juga persoalan regulasi halal. Semua sektor itu, jelas Faiz, ada kaitannya dengan ajaran Islam.
UU Cipta Kerja mula-mula diusulkan pemerintah pada Februari 2020 lalu. DPR kemudian membahas regulasi itu pada April hingga akhirnya disahkan pada 5 Oktober lalu. Dalam perjalanannya rancangan regulasi itu mengalami berbagai perubahan substansi.
“Meski begitu, penolakan sejumlah pihak terus mengemuka, utamanya terkait isu sentralisasi, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup, dalam undang-undang tersebut,” ucap Fais.
Lain lagi pandangan Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI DKI Jakarta, Dr Muhammad Maksum, menilai ada sisi positif bagi umat Islam dalam UU Cipta Kerja.
Di antaranya soal bantuan bagi sertifikasi halal untuk UMKM, regulasi terkait haji dan umroh, serta aturan pembentukan koperasi syariah.
