Kok kayaknya semua fraksi lain seperti yang sudah “dibeli” dan dicengkeram oleh suatu daya kooptasi yang besar, entah itu dari eksekutifnya dan atau dari kekuatan gurita para sponsor (bohirnya).
Saling bekelindannya kepentingan yang kolutif, dimana banyak partai butuh dana politik, sementara eksekutifnya pun butuh pengamanan posisi kekuasaan.
Transaksi politik pun terjadi saat ini terus terjadi dengan kondisi pandemi menjadi pemanfaatan transaksional politik.
Seperti fraksi-fraksi besar di parlemen Jakarta dengan 106 kursi seakan seperti lumpuh dalam melakukan kontrol budgeting terhadap eksekutif
Seperti kita ketahui, yang terbesar tentu saja masih PDIP dengan 25 kursi, sehingga kursi Ketua DPRD DKI Jakarta pun ada dalam kekuasaan PDIP, saat ini Ketuanya Prasetyo Edi Marsudi.
Baru disusul Gerindra dengan 19 kursi, lalu PKS 16 kursi, Demokrat 10 kursi, PAN 9 kursi, PSI 8 kursi, Nasdem 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKB 5 kursi, dan PPP 1 kursi.
Dilihat dari sifat krisis terjadi di parlemen hanya fraksi PSI yang nyata terus-menerus mengritisi kebijakan Gubernur, sedangkan fraksi lain bungkam seribu bahasa.
Bahkan saat isu tunjangan jumbo yang baru lalu itu malah terkesan ikut dalam gerombolan perompak anggaran rakyat, mengapa? Walk-out ngawur ala Jamaludin (fraksi Golkar) pun diikuti oleh semua fraksi lain, dan lagi-lagi PSI ditinggal sendirian.
Megawati Pernah Sindir Kepimpinan Anies Baswedan
