“Namun jika tidak juga direspon oleh kepala kantor pertanahan Jakarta Timur, maka kami akan berkirim surat dan melaporkan perihal ini langsung kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo, yang sangat kami yakini punya semangat kebaikan yang tinggi, di tambah dengan Proyek Sodetan Kali Ciliwung ini dahulu digagas oleh beliau ketika menjadi sebagai Gubernur DKI Jakarta,” tegasnya.
Kembali Banjir Landa Jakarta
Tahun 2020, saat malam pergantian tahun baru, Jakarta diguyur hujan ekstrem yang mengakibatnya, beberapa kawasan DKI Jakarta terendam banjir, lalu 3 hari ke belakang Jakarta kembali diguyur hujan ekstrem dan menimbulkan banjir di berbagai daerah. Dimana satu di antara daerah yang terkena banjir adalah daerah Bidara Cina Jatinegara yang diakibatkan luapan air Kali Ciliwung yang mendapatkan
kiriman air dari bendungan Katulampa dan Depok.
“Menurut Lurah Bida Cina D Yudi Hartono tinggi air mencapai 2,5 meter dan akibatnya ada 1.700 jiwa terpaksa mengungsi,” kata Salman.
Dan kemarin, lanjut Salman, Gubernur DKI Jakarta membentuk Tim persiapan pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung dengan dibuatnya Keputusan Gubernur nomor :1744 tahun 2019, dan sekarang Gubernur Anis Baswedan menghapus program normalisasi sungai dalam Draf Perubahan Rencana Pembangunan Jangk Menengah Daerah (RPJMD).
“Normalisasi di dalam RPJMD dihapus dan diganti dengan Naturalisasi Sungai. Sungguh aneh dan tidak mengerti arah kebijakan dan semangat Pak Anis di dalam menangani Banjir di DKI, bukannya melanjutkan hal yang baik dari pemerintah selanjutnya, ini malah membuat kebijakan yang kontropersial, padahal proyek pembangunan sodetan kali ciliwung telah berkjalan separuh jalan malqah sekarang dirancang untuk dihentikan,” herannya.
Sejarah Sodetan Kali Ciliwung
Masih dalam siaran persnya, Salman menjelaskan bahwa Sodetan Kali Ciliwung merupakan proyek penangkal banjir yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT). Proyek ini bakal mengalirkan limpahan air sungai Ciliwung ke KBT.
“Namun sayang pengerjaannya malah mandek tanpa lanjutan yang jelas dari pemerintah,” kata Salman.
