Sementara menurut Salman, proyek yang digagas oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI tersebut sangat brilian.
Salman memaparkan bahwa Pada tahun 2013, Bapak Ir. Joko Widodo yang kala itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, menggelar rapat bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Kemudian, Rapat yang digelar di posko penampungan banjir di GOR Otista, Jakarta Timur, awal 2013 itu menyepakati proyek penanggulangan banjir Jakarta dengan Sodetan Kali Ciliwung.
“Dalam rapat tersebut, juga menyepakati bahwa proyek tersebut bakal dikerjakan keroyokan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian tugasnya, pemerintah pusat lewat Kementerian PU (saat ini PUPR) melakukan pembangunan infrastrukturnya, sementara Pemprov DKI Jakarta menangani masalah pembebasan lahannya,” kata Salman yang juga menyebutkan bahwa pekerjaan fisik dimulai pada tahun yang sama. Dimulai dari sisi outlet atau tempat keluarnya air di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur.
Namun proyek terganjal sejak tahun 2015 setelah Joko Widodo (Jokowi) Karena Pembebasan Lahan, pemerintahan berganti.
“Proyekpun dilanjutkan oleh Bapak Ahok, namun kali ini terhambat dengan pembebasan lahan di areal yang akan dibangun inlet sodetannya, tim yang dibentuk untuk proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung tidak berhasil untuk melakukan pendekatan kepada pemilik tanah,” lanjut Salman.
Kebuntuan tersebut, kata Salman berlanjut kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Pertanyaannya adalah, apakah memang kendala pembangunan proyek sodetan Kali Ciliwung dikarenakan tidak adanya dukungan dari pihak pemilik tanah yang terkena proyek inlet sodetan ataukah ada faktor lain?,” pungkas Salman.
(Eky)
