Jakarta, sketsindonews – Alasan klasik kembali menjadi pemicu pertanyaan, dimana BBM kendaraan Dishub DKI (KDO) ditingkat Kecamatan dalam upaya membangun kinerja terkendala akibat kebijakan RPID bentuk anggaran pengisian bensin biasanya dengan model “top up” bentuk kartu sampai detik ini masih nol.
Kaitan ini menjadi kesulitan para petugas Dishub DKI dalam memberikan layanan kepada publik atas warga complain terhadap permasalahan penyelesaian kepuasan publik.
Sumber sketsindonews.com, Selasa (2/3/21) menyusuri terkait persoalan ini pada Dishub tingkat Kecamatan di Kota Jakarta Pusat akibat keluhan pada sisi pelayanan harus terus berjalan tingkat kerja intensitas tinggi.
“Dishub kini bukan hanya kerja mobilitas hanya muter – muter saja tanpa bensin namun lebih dari pada itu penanganan permasalahan dalam melayani bentuk lain seperti : operasi OCP rutinitas, penderekan pelanggaran, pengawalan Covid – 19, tertib masker, penanganan banjir, monitoring genangan jalan selain mengurai problematika titik rawan pelanggaran bagi pengguna jalan di Ibukota,” ujarnya.
“Pertanyaan kami, Ini tidak biasa atau sengaja kebijakan mendapatkan “BBM top up” sengaja dihambat Pemprov DKI, sementara peran layanan ini harus tetap berjalan walau kadang kocek sendiri keluar sebagai kepatuhan ASN dalam menyelesaikan program RPJMD,” ucapnya.
Totalitas kerja Dishub DKI dalam operasional layanan complain masyarakat bisa sekitar 3 – 10 liter untuk mengentaskan masalah baik operasi gabungan, belum lagi rutinitas operasi wilayah tingkat Kecamatan tetap menjalankan fungsi pelayanan publik.
“Kami ingin jawaban bahkan alasan tidak turun model, padahal biasanya kegiatan dana operasi ini layak diberikan sesuai ajuan anggaran yang telah masuk pada mata anggaran yang sudah direncanakan dalam tugas pokok Dishub DKI Jakarta,” tandasnya.
(Nanorame)
