“Literasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 merupakan kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. keberliterasian dalam konteks ini bukan hanya masalah bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting, bagaimana masyarakat memiliki kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain, dengan kata lain bangsa dengan budaya literasi tinggi menunjukkan kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif sehingga dapat memenangi persaingan global,” tutur dia.
Namun demikian ujar Ajie, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, Indonesia masih berada di tingkat literasi yang rendah yakni pada 0,001% dimana hanya satu dari 1000 orang masyarakat Indonesia yang membaca.
“Dengan adanya program literasi bersahaja, selain merupakan bentuk keseriusan dari Kejaksaan Negeri Sinjai untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat umum, diharapkan juga mampu meningkatkan literasi maskarat Indonesia khususnya di Kabupaten Sinjai, mengingat Literasi terutama di bidang hukum merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Forum TBM Sinjai, Mirfayani Mirsal menuturkan, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa hukum itu untuk kalangan-kalangan tertentu, sehingga menganggap perlunya sebuah edukasi literasi hukum bagi masyarakat.
“Bagaimana kita memberikan edukasi, serta mensosialisasikan hukum, karena seperti yang kita tahu masyarakat hari ini beranggapan bahwa hukum itu untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Olehnya itu literasi bersahaja ini hadir untuk mengubah mindset tersebut sehingga hukum bisa diakses oleh siapapun,” ungkapnya.
