Sampai saat ini, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI untuk Mengatasi Terorisme masih menjadi polemik. Pihak yang setuju TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme berpendapat antara lain TNI memiliki kapasitas yang lebih mumpuni dalam penanganan terorisme dengan tingkat kesulitan yang tidak bisa diatasi oleh kepolisian / BNPT. Sedangkan pihak lain yang tidak setuju TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme berpendapat akan terjadi overlapping antar institusi. Alasan utama yang paling sering disampaikan dan sangat dikhawatirkan sebagian pihak adalah TNI berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia jika dilibatkan dalam penindakan terorisme.
“Sebuah alasan yang menurut sembiring bernilai standard ganda dan terlalu mengada-ada. Kenapa malah HAM nya para teroris yang (dituntut) di lindungi, apa tidak salah kaprah ini ?!. Seharusnya siapapun itu dan apapun latar belakang partai politiknya sebagai WNI yang seyogyanya ikut bertanggungjawab menjamin kelangsungan bangsanya harus sepakat bahwa negara didukung untuk hadir maksimal dengan semua sumber daya manusia terbaiknya (TNI-Polri) untuk menjamin dan melindungi HAM masyarakat nya dari serbuan teroris,” tegas sembiring.
