Posisi wamen yang menurutnya sama sekali tidak punya kuasa penuh atas kebijakan di Kementrian tetapi memiliki fasilitas yang sama dengan menteri sangat membebani anggran kementerian tersebut.
“Para pejabat di Kabinet Jokowi harus mencontohkan penghematan,” katanya.
Kalau kita lihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja ditiap kementrian, posisi sentral internal diatur oleh sekjen kementerian. Sedangkan kuasa Anggran dan kebijakan dikendalikan oleh menteri yang dibantu para staff. “Kalau ada Wamen malah menjadi rancu,” tegas Jemi.
