Jakarta, sketsindonews – Ciutan juru parkir di DKI Jakarta di tengah pandemi sungguh sangat ironis hingga setahun potongan honorer UMP sekitar 2,4 juta rupiah hingga 50 persen membuat para jukir alami kesulitan hidup, kini para jukir “teriak” hanya menerima sekitar 2 juta rupiah setiap bulan hidup di Jakarta.
Potongan kebijakan Dishub DKI tentunya menjadi kendala selain banyaknya persoalan kinerja meliputi pendapatan parkir liar terus menjadi sorotan dari ulah permainan oknum bersama pihak ketiga seperti sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) banyak tidak berfungsi maksimal dalam operasi perawatan.
Pantauan sketsindonews.com banyak mesin TPE tidak berjalan menjadi pembiaran dari pihak terkait selain mengandalkan pihak ketiga yang nota bene pihak ketiga sudah tidak bertanggung jawab.
Kini banyak TPE menjadi pajangan di pinggir jalan seperti “celengan” antara lain : TPE jalan kawasan Pecenongan dan sekitarnya, Jalan Sabang, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Gereja Ayam Pasar Baru, Sawah Besar serta kawasan Tanah Abang.
Direktur Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2 AD) Victor Irianto Napitupulu menegaskan, apakah kesemrawutan sistem parkir “Elektronic” dari pihak ketiga sejak tahun 2017 harus menjadi rongsokan tidak lagi menjadi asset atau sebaliknya luluh lantah akhirnya nanti di anggap hilang.
