“Inilah kontribusi mereka untuk Pemerintah dan untuk negara. Dana, pembeliannya, dan proses vaksinasinya ditanggung oleh teman-teman swasta yang terdaftar oleh KADIN,” terang Arya Sinulingga lebih lanjut.
Pemerintah telah mematangkan peraturan agar vaksinasi Gotong Royong ini nantinya tidak boleh dibebankan kepada karyawan atau buruh. Langkah ini menghindari terjadinya komersialisasi vaksin COVID-19.
Pengadaan vaksin untuk program Gotong Royong ini pun dilakukan oleh Pemerintah atau BUMN. Namun dalam pelaksanaan vaksinasinya itu nanti, akan menggandeng
pihak swasta.
Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, menyampaikan bahwa semenjak Februari-Maret 2021 sudah hampir 17.832 perusahaan yang
mendaftar ke KADIN. Jumlah pesertanya hampir mencapai 8,6 juta.
“Sekali lagi, niatan KADIN ini, untuk bisa membantu Pemerintah, mencapai herd immunity,” tegasnya.
Shinta dan KADIN masih menunggu keputusan Kemenkes untuk penentuan harga per dosis vaksin COVID-19 ini nanti. Pada tahapannya nanti, pelaksanaannya juga akan dilakukan secara bertahap.
