Jakarta, sketsindonews – Sejumlah aktivis Non Govermance Organazation (NGO) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengkritik program prorakyat Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang ditengarai banyak mencekik masyarakat bawah.
Program tersebut di antaranya tentang aturan PPKM di tengah pandemi Covid-19, pelayanan kesehatan, dan penggunaan anggaran miliaran DBHCHT.
Aktivis NGO Iklal Malaka menyebutkan aturan PPKM di daerah dianggap banyak tidak masuk akal. Salah satu contohnya pemadaman lampu penerangan jalan di sejumlah titik kota. Baginya, pemadaman lampu depan wabah penyakit tidak ada kaitannya.
“Lampu dipadamakan di atas pukul delapan malam, lalu apa kaitannya dengan wabah,” tanya Iklal.
Sebagai pemerintah daerah, Bupati mestinya kritis terhadap pemerintah pusat untuk menolak cara tersebut. Sebab hal demikian bukan menambah angka Covid-19 menurun. Melainkan akan menambah angka kejahatan semakin merajalela.
Kemudian di bidang kesehatan, Bupati dinilai gagal dalam membangun komunikasi baik dengan sejumlah stakholder. Sebab masyarakat bawah nyatanya banyak kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Justru mereka ditolong oleh pemerintah daerah sebelah.
Selain itu pemerintah melalui program DBHCHT tahun 2021 mendapatkan anggaran Rp 22 miliar untuk membina petani dan buruh pabrik rokok. NGO mempertanyakan anggaran miliaran tersebut kemana sasaran dan siapa saja penerimanya.
NGO meminta pemerintah daerah tidak memanfaatkan situasi darurat yang justru membuat masyarakat bawah merana. Sebab program anggaran demi anggaran angkanya cukup begitu fantastis. Akan tetapi hasilnya tidak sebanding dengan kenyataan.
(nru/jkt)
