Seperti dikantor itu bisa diberlakukan dengan pengecualian belum divaksin dengan pertimbangan kesehatan dengan aturan aturan WFH, paparnya.
Sementara Dewan Kota Jakarta Pusat Dede Sulaiman mengatakan, pertanyaan ini sering kami alami kepada warga yang berusaha mengikuti aturan pemerintah berusaha ikut vaksin di tolak, tapi hak ini seolah dirampas bagi warga tak bisa vaksin tak mendapatkan jaminan kesehatan, pungkasnya.
Jangan biarkan warga tak bisa vaksin pula dalam kehidupan menjadi terbelengu dalam aktifitas secara ekonomi dan sosial, sehingga warga menjadi merasa dianggap tidak patuh mendorong program kesehatan pemerintah, tutup Dede.
(Nanorame)
