Jakarta, sekrsindonews – Pemberlakukan Ganjil – Genap sebagai pengganti dibukanya penyekatan di beberapa titik di wilayah Provinsi DKI Jakarta menjadi aturan agar masyarakat dalam mobilisasi bisa terkendali.
“Dalam aturan ganjil – genap ini Pemprov DKI harus bisa mengevaluasi nantinya hingga tanggal 16 Agustus 2021 apakah pemberlakuan ini efektif atau tidak !. seiring masyarakat tentunya menjadi jelas atas kebijakan ini,” ungkap pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, Jumat (13/8/21)
“Ganjil – genap sebagai pengendali dan perlu dilanjutkan dengan berbagai cara seperti melakukan 3 T (Tracking, Testing dan Teatment) untuk dilakukan terhadap pemberlakuan ganjil – genap.”
Awal dari pengendali ganjil – genap, untuk menjadi parameter nantinya dalam melihat penularan kemunculan terjadi apakah mobilisasi lingkup Kantor aturan 25 persen WFH atau sebaliknya pada level lingkungan warga atau pada lingkup lain.
Bisa saja nanti kasus muncul pada level lingkungan bahkan tempat tongkrongan, Mall pusat belanja dari mobilisasi masyarakat semuanya perlu ditelisik dari langkah kebijakan ganjil – genap.
Kalo muncul itu pada lingkup pekerja maka itu harus di tracing pula hingga keakarnya sampai ditentukan kepastian awal penyebaran sumber penularan kebijakan ganjil genap untuk di evaluasi.
Dar kebijakan ganjil genap apakah ada penurunan kasus atau tidak ! Kalo itu memang kasus turun artinya kebijakan ganjil – genap itu efektif, papar Yayat.
Begitu.pula terhadap orang di vaksin atau belum, jadi semua bisa dilakukan dengan terintegrasi dari pelaksanaan ganjil genap jika berjalan sebagaimana mestinya dengan data kasus hasil tracing dan testing.
Namun, kata Yayat. Didalam penyusuran tracing ini membag perlu effort besar terhadap pembiyaan bagi orang metode tracing dikarenakan syarat pemeriksaan dengan pemeriksaan antigen dan pcr selain menjadi beban masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta tidak serius dalam penanganan penyusuran kasus awal untuk dapat diteksi secara detail dari hasil pemeriksaan pcr.
Sebagai standar dunia WHO hanya 5 persen dari jumlah penduduk terhadap kasus terjadi sehingga program ganjil genap sebagai pengendali benar mampu menjadi satu kebijakan yang serius dilakukan, tutup Yayat.
(Nanorame)
