Frans menyampaikan ada beberapa hal yang mendorong perlunya ada reshuffle. “Alasan reshuffle kabinet dari sudut pandang kami orang Papua yakni gerakan teroris Papua yang terus mengganggu keamanan dan diduga masih dibiayai oknum-oknum koruptor,” ujarnya.
Lalu permasalahan dualisme sekda Papua yang tidak mampu diselesaikan oleh pembantu Presiden. Serta Dana PON yang telah tersita begitu besar perlu diaudit dan dipertanggungjawabkan.
“Dana silpa kira-kira 3,27 T menjadi pertanyaan masyarakat tujuannya untuk apa dibiarkan dana nongkrong apakah untuk dinikmati bunga banknya,” ujarnya.
Hal lain yang juga perlu menjadi sorotan yakni koruptor utama dana pembangunan jalan ke Depapre yang selama ini tidak tersentuh hukum sementara kadis PU-nya sudah dipenjarakan.
“Persoalan Wagub Papua juga belum ada ketegasan pembinaan politik dari kementerian yang bertugas membantu Presiden,” papar Frans.
