Penanganan Covid-19 dan Isu Pejabat Jadi ATM
Terakhir lanjut Frans, penanganan covid-19 di Papua masih sangat lemah karena alasan dana, sementara untuk pembangunan gedung kantor Gubernur dananya tersedia 400 M.
“Apakah membangun gedung kantor Gubernur lebih berharga atau penting dari pada menyelamatkan manusia yang kena covid-19,” ucap Frans heran.
Frans yang juga merupakan ketum DPD Barisan Merah Putih RI Papua DKI Jakarta ini kembali minta ketegasan Presiden Jokowi mereshuffle menteri atau pejabat negara lainya yang gagal menyelesaikan konflik-konflik horizontal dari birokrasi di Provinsi Papua yang diduga menjadikan pejabat Papua sebagai ATMnya.
“Kami juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam soal ada mega koruptor dan oknum-oknum yang sudah terdeteksi BIN dan KPK apakah itu hanya retorika menkopolhukam? Rakyat Papua menagih janji Menkopolhukam, KPK dan Kejaksaan Agung,” tandasnya.
(Eky)
