Fraksi-fraksi tersebut berpandangan bahwa setiap dinas tersebut lebih dijadikan satu dinas masing-masing dikarenakan setiap urusan yang terkait dinas tersebut sangat membutuhkan keseriusan dan fokus dalam satu OPD.
Terkait dengan kebutuhan pembentukan Badan Perbatasan Daerah, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya dikarenakan selain sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, juga diharapkan pengelolaan perbatasan daerah dapat dioptimalkan.
“Mengingat Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga serta memiliki prioritas perbatasan yang cukup banyak namun minim pembangunan,” kata Lis Darmansyah mewakili Fraksi PDI Perjuangan.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahjono, Wakil Ketua III DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan, PJ. Sekretaris Daerah Lamidi, dan kepala-kepala OPD Provinsi Kepri.
