Ketegasan Pemerintah Indonesia juga perlu dilakukan untuk menjaga kewibawaan sebagai negara berdaulat dan menjaga ketahanan pangan dan energi nasional. Mengingat perairan Natuna selain kaya akan Migas, juga kaya akan sumber daya alamnya diantaranya sumber daya perikanan. Karena itu kehadiran coast guard di wilayah perairan Natuna secara konsisten sangat diperlukan. Sayangnya sampai saat ini, Coast Guard Indonesia masih belum terbentuk.
“Kehadiran coast guard, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia di perairan Natuna akan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga teritorialnya,” ujar Capt. Hakeng.
Capt. Hakeng juga kembali mengingatkan bahwa dalam menjaga kedaulatan negara ini, sebaiknya memaksimalkan peran para nelayan serta para pelaut Indonesia. Keterlibatan mereka sangat dibutuhkan sebagai informan ketika ada kapal asing atau nelayan asing yang memasuki wilayah Indonesia. Negara-Negara Lain seperti China sendiri pun melakukan pola ini dalam menjaga kedaulatan negaranya.
“Perairan Indonesia itu sangat luas. Para nelayan dan Pelaut Indonesia semestinya dapat dijadikan sebagai “Agen Bangsa” untuk ikut mengawasi 2/3 wilayah Indonesia ini. Mereka bisa menjadi mata serta telinga demi memastikan kedaulatan negara Indonesia tetap terjaga,” katanya.
“Esensi Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen kedua, yaitu sistem Hankamrata harusnya bisa segera diterapkan secara maksimal dalam dunia Maritim. Buat para Pelaut dan Nelayan tersebut tahu, bahwa mereka sebagai Anak bangsa saat ini dibutuhkan kontribusinya dan menjadi pejuang dalam arti sebenarnya guna menjaga kedaulatan Indonesia. Kapal-kapal asing yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan illegal wilayah perairan Indonesia dapat dipantau dan dapat segera dilaporkan oleh para Nelayan dan Pelaut Indonesia yang melihatnya.”
Capt. Hakeng juga mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia atas kejadian beberapa tahun lalu terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Jangan sampai perairan dan pulau Natuna yang sudah kita kuasai secara penuh bisa lepas dari penguasaan Indonesia. Polanya saya lihat hampir sama. Dimulai dengan klaim sepihak yang muncul dari negara lain.
