Dari hasil laporan BPK RI tersebut, juga disampaikan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan program prioritas nasional tersebut. Untuk itu, Gubernur Ansar meminta atensi penuh dari seluruh pimpinan daerah agar mengambil kebijakan untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh BPK RI.
“Saya juga instruksikan kepada seluruh kepala OPD Kepri untuk segera menyusun strategi dan berkoordinasi dengan lebih intens dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada saya,” ucap Ansar.
Untuk Pemprov Kepri, Kepala BPK RI Perwakilan Kepri Masmudi menyerahkan LHP Kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester 1 2021 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Juga LHP kinerja atas upaya vaksinasi Covid-19.
